Berita Ekonom Ini Soroti Pembelian Alutsista Sisa: Industri Pertahanan Belum Maju, Bahkan juga dalam Keadaan Memilukan
Berita Ekonom Ini Soroti Pembelian Alutsista Sisa: Industri Pertahanan Belum Maju, Bahkan juga dalam Keadaan Memilukan. Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas) Yusuf Wibisono menyikapi masalah bujet Kementerian Pertahanan atau Kemenhan yang dipakai untuk beli alat khusus mekanisme senjata (alutsista) sisa. Menurut dia, dengan bujet yang besar sekali, performa Kemenhan semestinya mempunyai imbas besar ke ekonomi nasional.
Yusuf menjelaskan, tanda yang paling terang mengenai ini ialah imbas ke industri pertahanan nasional. “Tetapi pada umumnya kita menyaksikan industri pertahanan kita belum juga maju, bahkan juga pada keadaan memilukan,” tutur Yusuf saat dikontak Tempo, Ahad, 7 Januari 2024.
Contohnya, kata Yusuf, kasus PT Dirgantara Indonesia (DI) yang sampai menunggak pembayaran upah pegawainya karena kurang kuatnya performa keuangan perusahaan. “Contoh simpel ini memperlihatkan rendahnya imbas bujet pertahanan yang besar sekali itu pada ekonomi lokal,” katanya.
Untuk tingkatkan imbas bujet pertahanan yang besar sekali itu pada ekonomi lokal, Yusuf mengataian jika diperlukan peralihan dalam peraturan pertahanan kita.
Jangan ada pembelian alutsista sisa dengan meremehkan industri pertahanan lokal kita,” katanya.
Ia menerangkan, tiap pembelian alutsista di luar negeri, yang masih belum sanggup dibuat dalam negeri, harus mengikutkan industri pertahanan lokal dibarengi kewajiban transfer tehnologi.
Berita Ekonom Ini Soroti Pembelian Alutsista Sisa: Industri Pertahanan Belum Maju, Bahkan juga dalam Keadaan Memilukan
Sebagai informasi, di zaman pemerintah Presiden Jokowi peruntukan bujet untuk Kementerian paling tinggi untuk Kemenhan, di ikuti Kementerian PUPR. Dan Polri. Rata-rata bujet Kemenhan pada masa pertama Presiden Jokowi sepanjang 2015-2019 ialah Rp 108 triliun /tahun, atau sekitaran 0,80 % dari PDB. Berbelanja militer atau bujet pertahanan nasional capai bentang Rp 98 triliun—Rp 117 triliun /tahun.
Semantara pada masa ke-2 Presiden Jokowi, rata-rata bujet Kemenhan bertambah yakni Rp 139 triliun /tahun. Pada masa ke-2 ini, angkanya naik ke range Rp125 triliun—Rp 150 triliun /tahun. Tetapi sebagai prosentase dari PDB angka ini turun sedikit, yakni 0,73 % dari PDB.
“Walau bujet pertahanan yang bagus ialah 1-2 % dari PDB, tetapi dibanding Kementrian penting yang lain seperti Kementrian Pertanian (Kementan). Bujet Kemenhan ini benar-benar krusial,” kata Yusuf.